20150425BPJS_Ketenagakerjaan

Pemkab Kotim Soroti Perlindungan Pegawai Dan Pekerja

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyoroti secara serius masalah perlindungan tenaga kerja dan pegawai negeri di daerah itu.“Pemerintah daerah menyambut baik program perlindungan tenaga kerja maupun pegawai,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Kotim, Multazam di Sampit, diberlakukannya BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di lingkungan pemerintahan ... Read More
Iklan Baris
tps-di-jalan-rajawali-palangkaraya_20150425_093218

Mubazir, 59 TPS di Palangkaraya Tidak Berfungsi

PALANGKARAYA– Upaya Pemerintah Kota Palangkaraya untuk membangun tempat pembuangan sampah (TPS) dalam rangka menampung sampah rumah tangga belum berjalan dengan baik. Betapa tidak, dari sebanyak 180 awal pembangunan TPS tersebut, saat ini yang tersisa tinggal 121 TPS saja, karena sebanyak 59 TPS dalam keadaan rusak, sehingga tidak bisa lagi ... Read More
proyek gedung

Pembangunan Gedung Layak Ditunda

SAMPIT – Pembangunan gedung DPRD Kotim senilai Rp12 miliar dinilai layak ditunda. Selain belum terlalu mendesak kinerja dan perilaku anggota Dewan selama ini dinilai mengecewakan, terutama seringnya plesiran ke luar daerah dengan dalih perjalanan dinas. Pembangunan itu juga tidak berbanding lurus dengan semangat perintah untuk menghemat anggaran.
Iklan Baris
Unas

UNAS SMP Sederajat Siap Digelar

SAMPIT – Persiapan menghadapi Ujian Nasional (Unas) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah maksimal. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, dinas Pendidikan (Disdik) Kotim Abung,  memastikan ujian itu diadakan pada 4 Mei mendatang.
tenda

Diramaikan UMKM dari Luar Daerah

SAMPIT – Pelaksanaan Sampit Expo yang akan dibuka hari ini, dipastikan akan lebih ramai dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan peserta Sampit Expo tidak hanya dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) local saja, tetapi juga dari luar daerah.
pungli

Ada Pungutan Gelap di PPM

SAMPIT – Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) diwarnai kabar miring. Disinyalir ada pungutan gelap yang dikoordinir oknum tertentu. Pedagang yang membuka lapak mini diwajibkan menyetor sekitar Rp 500 ribu per bulan. Para pedagang mengaku tak tahu kemana uang itu dikelola.