sanksi 1

Dewan Desak Bupati untuk Beri Sanksi

SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun mendesak Bupati Kotim Supian Hadi memberikan sanksi kepada tim evaluasi perizinan yang sudah ditunjuk untuk menginventarisasi perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebab, sampai tenggat waktu 5 Januari lalu, tim tidak menghasilkan apa-apa.
Iklan Baris
hutan

Pusat Respon Soal Kawasan

SAMPIT – Setelah berjalan lama tidak ada penyelesaian, persoalan kawasan hutan produksi (HP) yang menghambat pembukaan cetak sawah baru di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai mendapatkan titik terang. Pemerintah pusat mengundang langsung Bupati Kotim untuk membicarakan persoalan ini.
kasus

Kasus Ririn Rawan Politisasi

SAMPIT – Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan media pembelajaran (multimedia) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga (sekarang Dinas Pendidikan) Kotim, yang menyeret anggota dewan Ririn Rosyana sebagai tersangka, disebut rawan dipolitisasi. Sebab itu, aparat penegak hukum diminta cermat.
Iklan Baris
calo

Calo PNS Sering Catut Nama Pejabat

SAMPIT – Praktik percaloan PNS disebut pengamat hukum dan politik di Kotim Fachri Mashuri sudah menjadi rahasia umum. Itu terjadi di banyak tempat, termasuk Kotim dan Seruyan. Ironis lagi, para calo ini tak segan mencatut nama pejabat untuk memuluskan aksi mereka.
20141010cpns-k2-ditunda-tribunnews.com

Penempatan CPNS Tunggu NIP

SAMPIT – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim M Yusuf mengatakan saat ini calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 yang telah dinyatakan lulus telah melengkapi seluruh berkas. Namun saat ini BKD masih menunggu persetujuan guna menerbitkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).